Kemendikdasmen Targetkan Revitalisasi 100.000 Sekolah pada 2027

Pekerja memperbaiki bangunan sekolah dalam program revitalisasi fasilitas pendidikan di Indonesia

PALU, Sulawesi Tengah — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan revitalisasi 100.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada 2027. Target tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja sekaligus peresmian hasil revitalisasi sekolah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 13 November 2026.

Rencana revitalisasi sekolah 2027 itu menjadi kelanjutan dari program yang berjalan pada 2026. Pemerintah sebelumnya menetapkan sasaran revitalisasi sebanyak 71.744 satuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, target tersebut meningkat menjadi 80.744 satuan pendidikan setelah mempertimbangkan efisiensi anggaran dan penerapan mekanisme swakelola.

Target 100.000 satuan pendidikan pada 2027 masih merupakan rencana pemerintah untuk tahun anggaran 2027. Angka tersebut belum dapat disebut sebagai realisasi karena pelaksanaan program akan berlangsung setelah proses perencanaan, pengajuan proposal, penetapan sasaran, dan tahapan pelaksanaan dilakukan.

Target revitalisasi meningkat dari program 2026

Program revitalisasi pendidikan diarahkan untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana sekolah agar peserta didik dapat belajar di lingkungan yang layak, aman, dan nyaman. Pemerintah menjadikan kebutuhan perbaikan fasilitas sebagai bagian penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan.

Pada 2026, sasaran program mengalami penambahan dari 71.744 menjadi 80.744 satuan pendidikan. Berdasarkan keterangan Kemendikdasmen, peningkatan itu berkaitan dengan efisiensi anggaran serta pelaksanaan pekerjaan melalui mekanisme swakelola. Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan revitalisasi tidak hanya bergantung pada pola pengadaan yang biasa digunakan, tetapi juga melibatkan satuan pendidikan atau pihak terkait sesuai ketentuan program.

Perubahan sasaran pada 2026 menjadi konteks bagi penetapan target yang lebih besar pada 2027. Namun, besarnya target tidak otomatis menunjukkan jumlah sekolah yang telah menerima revitalisasi. Pemerintah masih perlu menentukan satuan pendidikan yang masuk dalam program dan memastikan pelaksanaannya sesuai rencana anggaran.

Prioritas diarahkan pada sekolah dengan kebutuhan mendesak

Revitalisasi tidak ditujukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi tiap satuan pendidikan. Kemendikdasmen memprioritaskan sekolah yang mengalami kerusakan berat, sekolah yang terdampak bencana, serta satuan pendidikan yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Prioritas tersebut menempatkan kondisi bangunan dan lokasi sekolah sebagai pertimbangan utama. Sekolah dengan kerusakan berat memerlukan penanganan agar kegiatan belajar dapat berlangsung di tempat yang lebih layak. Sementara itu, sekolah yang terdampak bencana membutuhkan pemulihan fasilitas setelah mengalami kerusakan akibat bencana.

Satuan pendidikan di wilayah 3T juga menjadi perhatian karena berada di kawasan yang termasuk dalam prioritas pembangunan. Melalui revitalisasi, pemerintah mengarahkan dukungan fasilitas kepada sekolah yang dinilai memiliki kebutuhan lebih mendesak berdasarkan kondisi dan wilayahnya.

Pemerintah mendorong pengajuan proposal untuk 2027

Untuk mendukung persiapan program tahun anggaran 2027, Kemendikdasmen mendorong kepala daerah dan pemangku kepentingan mengajukan proposal revitalisasi. Pengajuan tersebut menjadi bagian dari proses untuk menyampaikan kebutuhan perbaikan satuan pendidikan kepada pemerintah.

Proposal revitalisasi diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan sekolah yang memerlukan penanganan. Informasi mengenai kondisi satuan pendidikan, termasuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, terdampak bencana, atau berada di wilayah 3T, menjadi dasar penting dalam penyusunan sasaran program.

Meski demikian, pengajuan proposal tidak dengan sendirinya berarti sebuah sekolah pasti masuk dalam daftar penerima revitalisasi. Penetapan akhir tetap berkaitan dengan proses perencanaan program dan keputusan pemerintah untuk tahun anggaran 2027. Karena itu, target 100.000 satuan pendidikan perlu dipahami sebagai sasaran kebijakan, bukan jumlah sekolah yang sudah selesai direvitalisasi.

Pelaksanaan akan menjadi penentu capaian

Keberhasilan revitalisasi sekolah 2027 nantinya akan diukur melalui pelaksanaan program di lapangan. Selain jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran, perhatian juga akan tertuju pada kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan sekolah serta tersedianya fasilitas belajar yang layak, aman, dan nyaman.

Pengalaman program 2026 menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan mekanisme swakelola dapat memengaruhi perluasan sasaran revitalisasi. Pemerintah menggunakan pengalaman tersebut sebagai konteks dalam menetapkan target 100.000 satuan pendidikan untuk 2027.

Namun, masih terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum target itu dapat diwujudkan. Pemerintah perlu menerima dan menilai proposal, menetapkan sekolah prioritas, serta menjalankan pekerjaan revitalisasi sesuai mekanisme yang berlaku. Perkembangan pada setiap tahapan akan menentukan seberapa jauh target 2027 dapat direalisasikan.

Dengan demikian, pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Palu pada 13 November 2026 menandai arah kebijakan revitalisasi pendidikan untuk tahun berikutnya. Pemerintah menargetkan cakupan yang lebih luas, sementara sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan didorong menyiapkan usulan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Informasi mengenai target tersebut juga perlu dibedakan dari capaian aktual. Sampai program 2027 dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan, angka 100.000 satuan pendidikan tetap berstatus target pemerintah. Realisasi nantinya akan bergantung pada proses pengusulan, penetapan prioritas, ketersediaan anggaran, dan pelaksanaan revitalisasi di seluruh Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *